Pasaman Barat One Detik – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran TKD Tahun Anggaran 2025 sekaligus perumusan langkah strategis menghadapi tahun anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula KPPN Lubuk Sikaping, Senin (9/2/2026).
FGD dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi penyaluran TKD sepanjang tahun 2025. Evaluasi difokuskan pada identifikasi kendala administratif dan teknis yang berpotensi memengaruhi kecepatan serta kualitas penyerapan anggaran di daerah.
Wakil Bupati Pasaman Barat, H. M. Ihpan, Selasa (10/2/2026) menyampaiakan dan menekankan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar TKD benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Dana Transfer ke Daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi penopang utama pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian angka, tetapi memastikan setiap dana yang ditransfer dari pusat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Pasaman Barat,” tegas Ihpan.
Selain mengevaluasi capaian tahun 2025, FGD ini juga diarahkan pada penyusunan langkah antisipatif dan mitigasi risiko untuk tahun anggaran 2026. Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian antara lain percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran agar tidak terjadi penumpukan pencairan di akhir tahun anggaran.
Sinkronisasi dan validasi data antara Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), serta perangkat daerah teknis lainnya dengan sistem KPPN turut ditekankan guna memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan akurat.
Tak kalah penting, peran Inspektorat Daerah dan para kepala OPD diperkuat dalam pengawasan serta pengendalian pemanfaatan dana di lapangan agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FGD ini melibatkan sejumlah instansi strategis, di antaranya BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah, Bappelitbangda terkait perencanaan program prioritas, DPMN dalam pengawalan Dana Desa, serta Dinas Pendidikan yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik.
“Dengan koordinasi yang solid dan berkelanjutan bersama KPPN, kami optimistis pengelolaan TKD ke depan akan semakin optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah,” pungkas Wakil Bupati.
( D R S )
